Pengertian, Macam dan Ciri Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diadaptasi di Indonesia. Sistem ini dipilih untuk membangun Indonesia sejak dari masa kemerdekaan hingga saat ini.

Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dengan pedoman dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat

Ya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia sendiri sudah dimulai ketika republik ini didirikan. Meskipun mengalami beberapa perubahan dan perkembangan, sistem demokrasi tetap dipertahankan sebagai sistem pemerintahan yang menyatukan ribuan pulau yang membentang di lautan Indonesia dari barat hingga ke timur.

Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian dan beberapa hal termasuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang perlu diketahui.

Mengetahui seluk beluk demokrasi di Indonesia menjadi hal penting agar kita mengetahui bagaimana sistem pemerintahan ini bekerja dan menjaga kedaulatan di Indonesia hingga kini.

demokrasi

Asal Istilah Demokrasi

Demokrasi memang bukan merupakan buah pikiran dari para pemikir awal di Indonesia. Sistem pemerintahan ini berasal dari Yunani.

Dalam sejarahnya, kata demokrasi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yakni demos yang artinya rakyat dan cratos yang artinya pemerintahan. Nah, dari kedua kata tersebut bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. 

Meskipun pikiran awal demokrasi berasal dari Barat, tepatnya Yunani, namun konsep demokrasi bisa dimasukkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Hal ini ditunjang dengan keragaman yang ada di Indonesia dan banyaknya rakyat yang mendiami wilayah Indonesia secara keseluruhan.

Selain itu, ada beberapa hal yang dijadikan sebagai pengakuan resmi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Beberapa hal terkait pengakuan resmi tersebut adalah sebagai berikut:

  • Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi ‘Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
  • Sila keempat Pancasila yang berbunyi ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Kedua poin di atas adalah dua poin yang sangat penting yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang diadopsi di Indonesia.

Dengan kedua poin di atas, pemerintahan Indonesia secara resmi menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahan.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Pembahasan mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah penggunaanya di Indonesia.

Sebagaimana disinggung di awal, dalam perkembangannya, Indonesia menggunakan beberapa jenis demokrasi yang berbeda.

Perbedaan jenis demokrasi ini menjadi warna dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia di mana disesuaikan dengan kondisi zaman yang terjadi pada masa itu.

Hal ini juga merupakan bukti dari usaha pemerintah Indonesia mencari sistem yang ideal dan cocok untuk diaplikasikan di Indonesia. 

demokrasi

Adapun bentuk-bentuk demokrasi yang pernah mewarnai sistem pemerintahan di Indonesia dari dulu hingga sekarang adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi Liberal (1950-1959)

Bentuk demokrasi pertama yang digunakan Indonesia adalah demokrasi liberal. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini berlaku pada tahun 1950 hingga 1959, di mana pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUDS 1950.

Berdasarkan UUDS 1950 tersebut, sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem parlementer dan demokrasi liberal.

Nah, sistem ini menjelaskan bahwa kabinet di mana menteri-nya diajukan oleh parlemen (DPR) akan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) sebagai wakil rakyat.

Dalam sistem ini, kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri dan presiden hanya bertugas sebagai kepala negara saja sebagai simbol dari negara.

Ketika pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini dilangsungkan, ada dampak yang cukup besar yang terjadi di Indonesia. Adapun beberapa dampak dari demokrasi liberal ini adalah sebagai berikut:

  • Pembangunan negara tidak berjalan dengan lancar karena kabinet yang menduduki parlemen selalu berganti dan tidak stabil
  • Tidak ada partai yang dominan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang untuk terlihat adil di antara kepentingan banyak partai
  • Dalam sistem multi partai yang dijalankan, tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif dan lembaga eksekutif yang memiliki kekuatan besar
  • Munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kemerdekaan Indonesia
  • Memunculkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintahan pada waktu itu.

Karena kondisi yang genting, presiden menganggap bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada waktu itu membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta negara.

Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran parlemen atau konstituante dan berlakunya kembali ke UUD 1945 menggantikan UUDS 1950.

Sejak saat itu, sistem demokrasi liberal dihapuskan dari sistem pemerintahan Indonesia. Berikutnya, sistem pemerintahan yang digunakan adalah demokrasi terpimpin.

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, sistem demokrasi terpimpin digunakan menggantikan sistem demokrasi liberal yang gugur setelah beberapa tahun diaplikasikan dalam pemerintahan Indonesia.

Demokrasi terpimpin adalah demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja.

Menurut TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965, demokrasi terpimpin adalah cerminan dari sila keempat Pancasila.

yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang memiliki asas musyawarah untuk mufakat serta gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan poros NASAKOM.

NASAKOM sendiri merupakan usaha dari pemerintah untuk menggabungkan tiga kekuatan terbesar yang ada di Indonesia, yakni Nasionalis, Agama dan Komunis. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah kembali pada UUD 1945.

Selain itu, presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial.

Para menteri juga berada di bawah wewenang presiden dan nantinya akan bertanggungjawab kepada presiden.

Masa pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini berakhir pada tahun 1966 tepatnya setelah terjadi peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Setelah itu, sistem pemerintahan Indonesia berganti menjadi sistem demokrasi pancasila. 

demokrasi

3. Demokrasi Pancasila (1966-Sekarang)

Ambruknya sistem demokrasi terpimpin dikarenakan beberapa hal. Selain peristiwa G30S/PKI tersebut, presiden yang memiliki kekuasaan absolut menjadikan kontrol kepada presiden susah untuk dilakukan sehingga presiden memiliki kekuasaan yang menyeluruh. 

Oleh karena itu, dalam perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia selanjutnya, negara menetapkan demokrasi pancasila sebagai sistem pemerintahan yang baru.

Sistem demokrasi ini merupakan perwujudan dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dalam pelaksanaannya, demokrasi pancasila memiliki beberapa prinsip mendasar. Beberapa prinsip mendasar terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

  • Persamaan hak serta kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia
  • Keseimbangan antara hak dan juga kewajiban
  • Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri serta orang lain
  • Mewujudkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
  • Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat
  • Mengutamakan persatuan nasional serta kekeluargaan
  • Menjunjung tinggi tujuan serta cita-cita nasional.

Ciri-Ciri Demokrasi

Selain membahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia, ada beberapa ciri demokrasi yang perlu diketahui. Pengetahuan terkait ciri-ciri dari demokrasi akan memberikan pengetahuan tambahan mengenai sistem pemerintahan ini.

Adapun beberapa ciri dari sistem demokrasi dan negara yang menganut sistem ini adalah sebagai berikut:

  • Tiap keputusan negara yang dikeluarkan serta hendak ditetapkan oleh pemerintah akan sejalan dengan kehendak serta kebutuhan seluruh atau masing-masing dari rakyat itu sendiri.
  • Ciri konstitusional dengan mendahulukan kepentingan rakyat dan telah disusun serta dicatat dalam undang-undang suatu negara.
  • Memiliki ciri perwakilan di mana ketika mengelola kepentingan dalam kedaulatan serta kepentingan negara, kekuasaan rakyat sendiri akan diwakilkan oleh orang yang sebelumnya telah dipilih dan juga ditentukan oleh rakyat sendiri menggunakan sistem pemilihan umum.
  • Semua kegiatan atau aktivitas politik digunakan dalam memilih pihak manakah yang akan diberikan oleh rakyat untuk melaksanakan roda pemerintahan.
  • Partai digunakan sebagai media atau sarana untuk proses pemilihan orang-orang terbaik dalam sistem pemerintahan negara.

Prinsip Demokrasi

Selain ciri-ciri demokrasi, hal lain yang perlu diketahui terkait sistem pemerintahan ini adalah prinsip. Ada beberapa prinsip demokrasi yang begitu penting untuk diketahui.

Adapun beberapa prinsip demokrasi tersebut adalah sebagai berikut:

  • Tiap warga negara memiliki kesamaan serta kesetaraan terutama di dalam praktik politik.
  • Adanya keikutsertaan dari masing-masing warga negara di dalam melaksanakan dan juga menentukan suatu keputusan negara, terutama kaitannya dengan politik.
  • Adanya suatu kebebasan yang telah disepakati dan diakui serta disetujui oleh tiap warga negara.

demokrasi

Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi

Menurut beberapa kalangan, demokrasi menjadi salah satu sistem pemerintahan negara yang paling baik di dunia. Hal ini dikarenakan adanya keikutsertaan masyarakat secara luas dan menyeluruh terkait sistem pemerintahan negara.

Oleh karena itu, pelibatan ini menunjukkan bahwa negara memperhatikan bagaimana kondisi warganya dan menuruti kemauan mereka.

Namun, dalam sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia, sistem ini tidak senantiasa berjalan dengan mulus. Adanya beberapa masalah menunjukkan bahwa sistem ini memang belum sempurna.

Oleh karena itu, memahami kelebihan serta kekurangan dari sistem demokrasi ini menjadi hal yang penting untuk menunjang pengetahuan.

Adapun kelebihan dari sistem demokrasi adalah sebagai berikut:

  • Adanya kesamaan hak dalam sistem pemerintahan di mana akan mengakibatkan tiap masyarakat memiliki peran atau boleh untuk mengambil bagian dalam bidang politik terkait dengan pelaksanaan kepentingan negara.
  • Penerimaan akan suatu kekuasaan dalam pemerintahan akan didasarkan pada suatu kehendak dari rakyat dan pertanggungjawaban akan kembali pada rakyat.
  • Demokrasi dapat menjadi sistem di mana bisa digunakan untuk menghindari adanya monopoli kekuasaan di tangan penguasa.

Akan tetapi, di balik beberapa kelebihan dari sistem demokrasi tersebut, ada beberapa kekurangan dan kelemahan yang harus diketahui. Kekurangan inilah yang harus menjadi evaluasi dalam pelaksanaan sistem ini di Indonesia.

Adapun beberapa kekurangan serta kelemahan dari sistem demokrasi adalah sebagai berikut:

  • Kepercayaan rakyat kepada penguasa cukup mudah untuk digoyang, terlebih dengan adanya banyak dampak negatif terutama dari media di mana tidak memiliki sikap objektif atau memiliki kecenderungan sikap subjektif dalam memberikan informasi atau berita tertentu.
  • Konsentrasi pemerintah terkadang kurang maksimal karena secara tidak langsung berpikir bagaimana cara untuk mempertahankan kekuasaan sesuai dengan jatah yang disetujui dalam undang-undang.

Demikian beberapa ulasan terkait tentang teori demokrasi dan juga pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak dulu hingga saat ini. Meskipun belum bisa dikatakan sempurna, sistem demokrasi sudah dipilih oleh Indonesia sebagai pijakan pemerintahan di mana harus senantiasa didukung dan dikawal dalam pelaksanaannya. Semoga bermanfaat.

BACA JUGA:

Leave a Reply