Sastra Indonesia Bagi Masyarakat Kita

Bicara soal posisi, sastra Indonesia belum mendapat tempat di hati masyarakat kita. Bagi kaum awam, puisi, cerpen, novel apalagi esai sastra masih menjadi obrolan asing yang terpojok di belakang obrolan sembako dan sepakbola.

Di kalangan berpendidikan, sastra tertinggal bersama ilmu-ilmu humaniora lainnya dibanding perkembangan ilmu pengetahuan alam, teknik dan pertanian. Lebih buruk lagi di lingkungan pasar, buku-buku sastra seperti kitab kuno yang lebih sering ditumpuk di gudang daripada dipajang sejajar dengan buku-buku motivasi dan komik Jepang.

Kondisi memprihatinkan ini menurut Sapardi Djoko Damono disebabkan beberapa alasan seperti minat baca yang rendah, perhatian dunia terhadap teknologi, sistem pendidikan yang tidak mengacuhkan ilmu kemanusiaan, dan sebagainya.

Selain masih minim apresiasi dari masyarakat umum, sastra Indonesia ternyata juga keropos di dalam lingkaran itu sendiri : himpitan ekonomi bagi ‘dapur’ sastrawan hingga candu ideologi ini-itu yang justru mengasingkan sastrawan dari masyarakat yang notabene pola pikir mereka belumlah sejauh itu, masih berputar-putar di urusan mengisi perut.

Memang benar bahwa geliat kesastraan Indonesia hingga kini tidak pula sepi dari cerpen dan puisi yang rutin menghiasi koran minggu. Facebook dan Blogger sedikit-banyak telah memprovokasi kelahiran ‘sastrawan cyber’ hingga novel Laskar Pelangi dan Ayat-Ayat Cinta yang menjadi ikon kebangkitan novel Indonesia di masa kini.

Namun berita-berita baik itu hanya kulit luar belaka. Di Indonesia, kesastraan baru dilakoni sebatas hobi, belum banyak yang nekad menjadikannya profesi. Sarjana-sarjana kesastraan malah banyak yang hengkang dari tuntutan pengabdian keilmuannya di masyarakat -lebih makmur ikut bisnis seluler, melamar di dealer sepeda motor atau berduyun-duyun tes CPNS setempat.

Kondisi memprihatinkan ini harus lekas disikapi agar kesastraan juga dapat berperan membangun masyarakat, tidak sekadar menjadi pelengkap bahan ajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Kita tidak bisa menghibur diri hanya dengan keberhasilan satu-dua karya sastra dalam meraih pembaca atau semarak kesastraan di dunia maya. Oleh karena itu, kita perlu menemukan solusi konkrit atas rendahnya minat baca sastra.

Perhatian masyarakat yang tersita pada teknologi dan sistem pendidikan kita yang masih menganaktirikan ilmu humaniora. Setidaknya ketiga hal inilah yang menyebabkan terbengkalainya kesastraan di tengah hiruk-pikuk pembangunan nasional dewasa ini.

Melibatkan Sastrawan untuk Merangsang Minat Baca Mahasiswa

Rendahnya minat baca sastra merupakan permasalahan mendasar yang menjadikan kesastraan seperti lahan kering yang kurang diminati. Berdasarkan temuan Taufiq Ismail (2003). Ada perbandingan yang tragis antara siswa SMU di Indonesia dengan di negara-negara luar.

Siswa SMU Thailand membaca 5 judul buku sastra, siswa SMU di Malaysia dan Singapura 6 judul buku sastra, siswa SMU di Brunei Darussalam 7 judul, di Uni Sovyet 12 judul, di Kanada 13 judul, di Jepang dan Swiss 15 judul, di Jerman Barat 22 judul, di Perancis dan Belanda 30 judul, dan di AS 32 judul buku sastra, sementara siswa SMU di Indonesia nol judul buku sastra.

Lesunya minat baca ini mencerminkan kualitas pendidikan kita yang masih rendah, baik dari segi SDM tenaga pengajar maupun manajerialnya. Khususnya tentang tenaga pengajar, lembaga-lembaga pendidikan kita (IKIP / LPTK) masih kurang serius dalam upaya mencetak guru-guru bahasa dan sastra Indonesia yang berkualitas.

Ini bisa dilihat dari minimnya persentase materi kuliah kesastraan yang hanya sekitar 10% dari total SKS untuk calon guru bahasa dan sastra Indonesia. Padahal para guru merupakan teladan ; kalau gurunya saja sejak dari kuliah tidak dirangsang untuk membaca sastra, apalagi siswa-siswinya nanti.

Di sinilah sangat diperlukan adanya semacam ‘campur-tangan’ terhadap proses penggarapan mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja menyerahkan calon-calon guru tersebut pada lembaga pendidikan tinggi yang sudah bergeser orientasinya belakangan ini.

Menurut Marcus Gartiwa, terdapat pergeseran dari idealisme pendidikan yang hakiki ke arah pendidikan tinggi sebagai perusahaan tenaga kerja, dengan memberi keahlian tertentu dengan tujuan untuk dapat dibeli dengan harga tinggi, semakin tinggi pasaran kerja para lulusannya maka semakin popular sekolah tersebut.

Pergeseran orientasi ini tentu menguntungkan pemerintah dari segi pembangunan bisnis dan ekonomi, tapi tidak bagi pelestarian bahasa Indonesia itu sendiri. IKIP merupakan pengecualian di antara fakultas-fakultas lain.

Sarjana-sarjana lulusan fakultas seperti ekonomi, teknik hingga pertanian memang diupayakan untuk mendapat pekerjaan di perusahaan atau membuka lapangan kerja, namun sarjana-sarjana IKIP dari awal dibina bukan untuk menghasilkan profit seperti itu, melainkan menjadi tenaga pendidik bagi anak-anak bangsa.

Ini perbedaan mencolok yang belum seutuhnya kita sadari. Artinya pergeseran orientasi pendidikan tinggi dewasa ini sama sekali tidak menguntungkan bagi peningkatan mutu manajemen kemahasiswaan di IKIP. Pemerintah harusnya memperhatikan hal ini sebelum meluluskan UU BHPT yang sedari awal sudah ditolak oleh kalangan mahasiswa sendiri.

Kita memang tidak mungkin membendung hasrat kapitalisasi di bidang pendidikan oleh pemerintah hanya karena membela kepentingan calon-calon guru, khususnya mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia.

Tapi kita bisa berharap pada pengembangan pola pendidikan kesastraan yang selama ini hanya bertumpu pada dosen –yang sudah banyak dipertanyakan kapasitasnya dalam mengajar sastra. Kenapa tidak melibatkan sastrawan itu sendiri untuk berproses bersama mahasiswa?

Tidak perlu gengsi untuk mengakui bahwa pendidikan kesastraan kita saat ini membutuhkan keterlibatan langsung dari sastrawan, segolongan kecil cerdik-pandai yang di sisi lain juga membutuhkan mahasiswa untuk mendukung kegiatan kesastraannya.

Dengan melibatkan sastrawan dalam pendidikan kesastraan bagi para calon guru, setidaknya itu sudah membantu IKIP dalam mengelola sumber daya calon guru bahasa dan sastra Indonesia. Persoalan tentang bagaimana pola kerjasama itu kita serahkan saja pada IKIP di perguruan tinggi masing-masing.

Penulis hanya menekankan bahwa dosen bahasa Indonesia juga membutuhkan sastrawan untuk meringankan tanggungjawabnya dalam mendidik mahasiswa calon guru bahasa dan sastra Indonesia.

Mahasiswa bukan membutuhkan teori-teori untuk tertarik membaca sastra, melainkan kehadiran sastrawan itu sendiri untuk dijadikan ikon bagi proses kreatif kesastraan masing-masing mahasiswa –yang nanti juga akan ditularkan pada para siswa yang diajarnya kelak di sekolah-sekolah.

Leave a Reply