Contoh Proposal Skripsi dengan Sistematika yang Baik

jenis proposal skripsi

Contoh – Bagi seseorang yang bergelut dengan bangku perkuliahan, tentu Anda akan sangat familiar dengan skripsi. Ya, skripsi adalah tugas akhir yang akan membantu Anda mendapatkan gelar sarjana sebagaimana yang Anda inginkan dan cita-citakan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai contoh proposal skripsi karena hal ini adalah komponen penting.

Ya, perlu diketahui bahwa sebelum Anda bergelut dan membuat skripsi secara utuh, maka Anda perlu membuat proposal skripsi terlebih dahulu. Proposal skripsi sebenarnya berfungsi sebagaimana proposal lainnya, yakni memberikan gambaran tentang detail skripsi yang hendak Anda buat setelahnya.

Proposal skripsi ini akan menjadi gerbang dari skripsi yang hendak Anda kerjakan. Artinya, jika proposal skripsi tersebut disetujui, maka Anda bisa lanjut untuk mengerjakan poin skripsi yang lain dan selanjutnya. Sebaliknya, ketika proposal Anda ditolak dan belum diterima, artinya Anda perlu untuk melakukan revisi hingga proposal tersebut diterima oleh pembimbing.

Sebenarnya, ada cukup banyak contoh proposal skripsi yang bisa menjadi pedoman bagi Anda untuk membuatnya. Namun, tentu saja Anda tidak boleh asal untuk membuat proposal skripsi ini. Ya, hal ini penting karena biasanya kampus memiliki aturan sendiri mengenai proposal skripsi tersebut.

Oleh karena itu, Anda sebaiknya selektif dalam memilih contoh proposal skripsi yang tersedia di internet. Dengan proses yang selektif, tentu Anda akan mendapatkan contoh proposal yang tepat sehingga proposal skripsi yang Anda buat bisa lebih maksimal.

Jenis Proposal Skripsi

jenis proposal skripsi

Sebelum membahas tentang contoh proposal skripsi, salah satu hal penting yang perlu Anda ketahui adalah proposal skripsi menurut bentuknya. Dalam hal ini, secara umum, ada dua macam proposal skripsi menurut bentuk yang perlu Anda ketahui.

Adapun macam proposal skripsi menurut bentuknya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proposal Mini

Bentuk proposal skripsi yang pertama adalah proposal mini. Proposal mini ini merupakan sebuah proposal skripsi yang hanya memiliki satu bab di mana satu bab tersebut mencakup tiga bab dari skripsi.

Jika dilihat sekilas, salah satu model proposal skripsi ini memang lebih ringkas dan mungkin cenderung lebih cepat untuk dibuat. Hanya saja, proposal skripsi ini memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan yang paling kentara adalah lamanya waktu penulisan skripsi karena setelahnya mahasiswa harus mengerjakan bab skripsi lain secara terpisah.

2. Proposal Skripsi Penuh

Proposal skripsi yang kedua adalah model proposal skripsi penuh. Seperti namanya, proposal skripsi penuh merupakan proposal skripsi yang disusun dalam bentuk susunan bab. Sistematika penulisan proposal ini dimulai dari bab 1, bab 2, bab 3 hingga daftar pustaka.

Namun, sistematika penulisan ini bisa berbeda sesuai dengan kebijakan dari kampus. Ya, ada cukup banyak kampus yang menerapkan sistematika penulisan hingga bab 4 ataupun hingga bab 5. Berbeda dengan model proposal skripsi sebelumnya, jenis proposal skripsi ini cenderung menguntungkan karena proposal tersebut bisa menjadi isi skripsi sendiri.

Nah, secara umum, ada dua model proposal skripsi yang bisa Anda buat. Hanya saja, model penulisan ini tergantung dari kebijakan yang dibuat oleh kampus Anda. Oleh karena itu, pahami bagaimana kebijakan kampus Anda dirumuskan sebelum memulai menuliskan proposal skripsi tersebut. BACA: Contoh Proposal Pengajuan Dana Untuk Kegiatan

Sistematika Proposal Skripsi

susunan proposal skripsi

Sebelum membahas tentang contoh proposal skripsi, hal yang paling penting untuk diketahui selanjutnya adalah sistematika penulisan dari proposal skripsi tersebut. Mengetahui sistematika proposal skripsi adalah hal yang sangat penting karena pemahaman terkait sistematika akan berpengaruh pada proses pembuatan proposal skripsi tersebut.

Untuk digarisbawahi, kampus juga memiliki kebijakan tersendiri mengenai sistematika penulisan proposal skripsi tersebut. Oleh karena itu, bisa saja sistematika penulisan proposal skripsi pada contoh proposal skripsi berbeda dengan aturan yang digunakan oleh pihak kampus Anda.

Nah, pada kesempatan ini akan dibahas sistematika penulisan proposal skripsi secara umum di mana mungkin bisa Anda terapkan. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

BACA: Contoh Proposal Usaha Untuk Semua Jenis Usaha

1. Cover

Cover proposal merupakan bagian paling awal dari proposal skripsi yang akan dilihat oleh dosen pembimbing skripsi Anda. Cover tersebut biasanya berisi tentang judul skripsi, logo kampus, nama penyusun, nomor induk mahasiswa, nama program studi, nama jurusan, nama universitas dan terakhir adalah tahun pembuatan.

Susunan detail dalam cover tersebut harus diperhatikan karena biasanya sudah merupakan aturan yang baku untuk ditaati. Selain itu, dalam penulisannya, Anda juga harus menggunakan font yang sudah ditentukan, yakni Times New Roman dengan ukuran 12 dan dengan style capitalize each word kecuali kata hubung.

2. Lembar Judul

Seperti namanya, lembar ini berisi judul skripsi yang hendak Anda ajukan. Namun, ada perbedaan aturan kampus mengenai hal ini. Terkadang, kampus akan menggunakan lembar judul dalam detail proposal skripsi yang dibuat oleh mahasiswa. Namun, tidak sedikit pula kampus yang tidak menggunakan halaman judul ini karena cukup dengan cover.

3. Lembar Pengesahan

Lembar pengesahan adalah bagian penting dalam proposal skripsi yang sedang Anda rancang. Lembar ini merupakan bukti persetujuan dari pihak terkait, terutama dosen pembimbing, bahwa proposal skripsi Anda sudah diterima dan bisa dijadikan skripsi pada proses selanjutnya.

Namun, dalam praktik yang terjadi, lembar pengesahan ketika skripsi masih berbentuk proposal, lembar pengesahan tersebut biasanya tidak diisi. Dosen pembimbing akan memberikan ACC dari proposal skripsi pada lembar cover skripsi.

4. Kata Pengantar

Kata pengantar berisi sebuah pernyataan dari penulis skripsi di mana secara umum menjelaskan terkait maksud serta tujuan dari penulisan skripsi tersebut. Dalam kata pengantar tersebut berisi pula ucapan terima kasih dari penulis kepada berbagai pihak kampus dan lainnya yang sudah membantu proses penulisan skripsi tersebut.

5. Daftar Isi

Daftar isi merupakan daftar halaman dari total proposal skripsi yang dibuat. Daftar ini dibuat dengan tujuan agar pembaca dan penguji akan lebih mudah untuk menemukan bagian-bagian dari proposal skripsi tersebut.

6. Daftar Tabel

Daftar tabel berisikan daftar dari judul-judul tabel yang digunakan dalam pembuatan proposal skripsi. Dengan daftar tabel tersebut, pembaca dan penguji akan cenderung lebih mudah untuk mencari pembahasan terkait tabel dalam proposal skripsi tersebut.

7. Daftar Gambar

Daftar gambar berisi tentang gambar-gambar yang digunakan dalam proposal skripsi. Dengan adanya daftar gambar ini, maka pembaca dan penguji bisa menemukan gambar yang digunakan pada pembuatan proposal dengan lebih jelas dan mudah. Namun, jika proposal skripsi tidak memuat gambar, daftar ini bisa tidak digunakan.

8. Daftar Lampiran

Daftar lampiran merupakan halaman yang berisi daftar dari lampiran-lampiran yang digunakan selama penyusunan proposal skripsi. Beberapa hal yang masuk dalam lampiran biasanya adalah lampiran surat penelitian, lampiran berkas dan lampiran lain yang dibutuhkan selama penelitian atau pembuatan proposal skripsi tersebut berlangsung.

9. BAB 1 Pendahuluan

Bab 1 merupakan bab awal atau pendahuluan dalam proposal skripsi. Bab ini merupakan dasar dari proposal skripsi di mana akan menggambarkan latar belakang, tujuan dan beberapa hal lainnya.

Dalam contoh proposal skripsi, Anda bisa melihat beberapa bagian yang masuk dalam pendahuluan. Adapun beberapa detail pendahuluan adalah sebagai berikut:

  • Latar belakang masalah
  • Rumusan masalah
  • Tujuan penelitian
  • Manfaat penelitian
  • Kerangka teori
  • Kerangka konsep
  • Metode penelitian
  • Teknik pengumpulan data.

Beberapa poin dalam pendahuluan tersebut harus ditulis secara runtut sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara umum, demikianlah urutan dalam bab pendahuluan proposal skripsi tersebut. Hanya saja, jika aturan kampus berbeda, maka bisa jadi urutan tersebut juga berbeda.

Nah, dalam hal ini, Anda bisa melihat contoh proposal skripsi untuk memahami urutan dalam pendahuluan tersebut. Tentu, semakin banyak Anda membaca contoh proposal, maka semakin baik karena Anda akan mendapatkan referensi yang lebih maksimal.

10. Daftar Pustaka

Daftar pustaka berisi tentang daftar bahan-bahan bacaan yang menjadi referensi dari proposal skripsi yang telah Anda buat. Referensi tersebut bisa diambil melalui buku, jurnal ataupun sumber elektronik lainnya yang tentu saja relevan dengan tema proposal skripsi yang Anda angkat.

11. Lampiran

Lampiran adalah halaman yang berisi fotokopi dari lembar berkas yang dibutuhkan guna melengkapi proposal skripsi tersebut. Lampiran ini bisa berupa surat ataupun berkas yang didapatkan dari tempat penelitian.

Nah, beberapa poin di atas adalah sistematika penulisan proposal skripsi secara umum. Tentu, sebagaimana diungkap di atas bahwa ada kemungkinan perbedaan sistematika penulisan tersebut sesuai dengan aturan yang sudah diberikan oleh pihak kampus. Namun, secara umum, sistematika proposal skripsi adalah sebagaimana ditulis di atas. BACA: Contoh Proposal Penelitian: Susunan yang Baik dan Cara Membuatnya

Contoh Proposal Skripsi

Contoh Proposal Skripsi

Nah, setelah memahami tentang bagaimana sistematika penulisan dari proposal skripsi tersebut, kita beranjak pada contoh proposal skripsi yang bisa kamu jadikan referensi. Tentu, contoh tersebut akan memberikan inspirasi pembuatan proposal skripsi yang baik.

Sebagaimana disinggung di awal bahwa ada cukup banyak proposal skripsi yang tersedia di internet di mana bisa Anda jadikan referensi. Nah, adapun contoh dari proposal skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

PROPOSAL SKRIPSI

Praktek Penyiaran TV Berjaringan Antara Kompas TV dan TV Borobudur

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelas media besar menguasai sistem penyiaran Indonesia. Sebelas media besar tersebut beberapa diantaranya adalah Global Mediacom (MNC), Jawa Pos Grup, Kompas Gramedia Grup, Femina Grup, Tempo, dan sebagainya.

Media-media besar tersebut bukan hanya memiliki frekuensi televisi, radio, media cetak, online, tetapi juga menguasai bisnis lain seperti bisnis properti, event organizer, universitas, dan lain-lain. Bisnis grup media besar tersebut dikendalikan oleh pemilik yang sama.

Perluasan konsentrasi dan konglomerasi merupakan kondisi media dewasa ini. Konglomerasi telah masuk dalam ranah penyiaran Indonesia, dimana media cenderung dikendalikan oleh satu kepemilikan. Efek pemusatan kepemilikan media adalah pemilik media lebih mencari keuntungan daripada mementingkan kualitas (Rianto, 2012:13).

Tahun 2012, Yanuar Nugroho dalam jurnalnya menekankan bahwa oligopoli dan hegemoni mewarnai pertumbuhan media di Indonesia saat ini. Selain itu industri media berkembang dengan idealisme pasar yang menitikberatkan pada motif mencari keuntungan.

Media di Indonesia dipengaruhi oleh akumulasi modal yang membuat media memiliki kecenderungan untuk melakukan ekspansi dengan cara akuisisi besar-besaran. Disinilah poin yang harus menjadi perhatian pemerintah. Khususnya hal yang terkait dengan kepemilikan media yang belum diperhitungkan secara serius.

Jika pemerintah tidak segera memberikan batasan terhadap kepemilikan sebuah media, dikhawatirkan praktek penyiaran di Indonesia akan semakin carut marut karena konglomerat hanya memperhitungkan keuntungan privat daripada kepentingan publik yang seharusnya menjadi hal pertama yang harus diperhatikan.

Hal yang menjadi pemicu tindakan konglomerasi secara massif pada penyiaran media di Indonesia ini bukan tanpa alasan. Sejak munculnya UU 32/2002 tentang Penyiaran yang mengamanatkan agar penyiaran tidak terpusat pada Jakarta atau adanya desentralisasi penyiaran dengan semangat diversity of ownership (keberagaman kepemilikan) dan diversity of content (keberagaman isi).

Namun tampaknya, hal ini justru membuat kondisi penyiaran di Indonesia dikontrol oleh pihak-pihak tertentu saja. Konglomerat media akan rentan terhadap konflik kepentingan, dimana kepentingan yang terkait dengan pemilik atau perusahaan media akan menjadi hal nomor satu yang diperjuangkan, daripada kepentingan publik.

Media yang berada dalam satu kepemilikan memiliki kecenderungan untuk memunculkan berita yang terkait dengan pemilik media dengan citra yang bagus. Namun, ketika pemilik diterpa isu atau berita yang tidak baik, media ini akan kesulitan untuk memunculkan fakta tersebut.

Sebagai contoh, TV One yang pada setiap pemberitaannya tidak pernah menggunakan kata “lumpur lapindo” melainkan “lumpur sidoarjo”. Mengapa demikian? Karena PT. Lapindo dan TV One merupakan perusahaan yang berada dalam satu kepemilikan Bakrie Grup.

Oleh sebab itu, untuk meminimalkan pandangan negatif masyarakat terhadap kasus tersebut yang dikhawatirkan akan mengancam eksistensi TV One, maka TV One memilih tidak menggunakan kata “lumpur lapindo”. Padahal dalam kasus ini, ada kepentingan publik yang harus dilindungi.

Meskipun regulasi media UU 32/2002 tentang Penyiaran sudah diberlakukan, nampaknya pemerintah memiliki pekerjaan rumah selanjutnya untuk segera merevisi UU Penyiaran tersebut. Revisi tersebut diharapkan dapat memuat batasan kepemilikan sebuah media secara lebih rinci.

Revisi UU Penyiaran dibuat untuk memastikan bahwa media digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan privat, karena media penyiaran menggunakan frekuensi publik, sehingga publik berhak mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi yang sesuai fakta.

Urgensi revisi UU Penyiaran ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan kepentingan publik yang harus dipikirkan, karena penguasaan media oleh para konglomerat dikhawatirkan akan memperkecil kemungkinan publik mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Tahun 2015 Jaduk Gilang Pembayun seorang mahasiswa magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro mengutip pernyataan Kekla Magoon dalam jurnalnya bahwa manajemen media haruslah memisahkan antara redaksi pemberitaan dan unsur bisnis, sehingga menghindari adanya intervensi pemberitaan karena faktor bisnis.

Selain itu, media juga harus memperhatikan kesejahteraan wartawan, sehingga idealisme mereka tidak dikotori oleh kepentingan tertentu. Jika semua ini dilakukan maka masyarakat akan menaruh kepercayaan pada pemberitaan yang disajikan media tersebut.

Bukan hal yang asing lagi, bagi pandangan kita sebagai masyarakat umum dimana stasiun-stasiun televisi swasta yang mendominasi, berpusat di Jakarta. Tidak jarang sudut pandang, gagasan, dan konten yang ada didalamnya pun hanya berasal dari pihak-pihak tertentu. Ini mengindikasikan bahwa televisi swasta pada umumnya tidak lagi berorientasi pada publik.

Dilihat dari sudut pandang model pasar, saat ini pandangan industri media berkaitan dengan Market Model yang dikemukakan oleh Croteau dan Hoynes (2001), yang melihat bahwa media disini merupakan alat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada dinamika permintaan dan penawaran.

Ciri khas dari market model adalah pasar mendorong efisiensi, respon, fleksibilitas, inovasi, dan pasar dapat membuat media layaknya produk lain (Croteau, 2001: 15-17).

Market model approach atau model pendekatan pasar muncul karena adanya pertumbuhan tren di struktur industri media. Tren yang berlaku pada industri media akhir-akhir ini adalah pertumbuhan (growth), integrasi (integration), globalisasi, dan pemusatan kepemilikan (concentration of ownership), dimana tren tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain (Croteau, 2001: 73-74).

Fenomena pendekatan pasar pada media swasta nasional terjadi antara Kompas TV dan TV Borobudur. Tepatnya pada tahun 2010, Kompas TV resmi mengakuisisi TV Borobudur. Kasus Kompas TV dan TV Borobudur inilah yang disebut tren media sekarang yaitu melakukan akuisisi.

Hal ini lazim dilakukan oleh media-media besar. Korporasi media besar cenderung untuk menggunakan strategi ini untuk mencapai tiga tujuan utamanya, yaitu memaksimalkan profit, mengurangi biaya, dan mengurangi risiko (Croteau, 2001: 109-110).

Industri media memanfaatkan strategi akuisisi ini salah satunya adalah untuk bisa memaksimalkan keuntungannya, karena kepemilikan perusahaan mereka yang semakin luas. Dengan adanya akuisisi, sebuah media akan semakin berkembang dan mengalami pertumbuhan. Media tersebut dapat juga terintegrasi, karena adanya globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi.

Namun dampak negatifnya pun juga muncul, media yang berbeda tersebut dapat berada dalam kepemilikan yang tunggal yang mengakibatkan tidak adanya keberagaman konten.

Bila kita menengok ke belakang, pada era reformasi, masyarakat menuntut adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah adalah salah satu hal yang diperjuangkan dalam UU Penyiaran. Prinsip yang dikedepankan ada dua.

Pertama, perlu diciptakan kondusivitas bagi pengembangan bisnis penyiaran di tingkat lokal. Kedua, daerah diberi otoritas untuk mengatur alokasi frekuensi dan izin penyiaran di tingkat lokal (Mardiana, 2011: 54).

Untuk itu masyarakat lokal mendesak adanya kajian regulasi yaitu adanya RUU Penyiaran atau Revisi Undang-Undang Penyiaran. Harapan terciptanya Undang-undang Penyiaran yang baru adalah untuk bisa menjawab tantangan zaman agar tidak ada monopoli kepemilikan oleh pihak tertentu saja sehingga industri penyiaran berkembang kearah persaingan yang lebih sehat.

Sejak munculnya otonomi daerah dan dikeluarkannya Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, televisi lokal banyak bermunculan. Indikasinya adalah meningkatnya jumlah anggota Asosiasi TV Lokal Indonesia (ATVLI). Dari 7 anggota pada 2002, ATVLI memiliki 41 anggota pada 2011 (Nugroho, 2012: 102-103).

Motivasi secara umum dari berdirinya televisi lokal adalah agar skema penyiaran tidak tersentralisasi dan warga lokal mempunyai otoritas untuk dapat menjalankan program dan stasiun mereka sendiri.

Berdasarkan beberapa sumber yang peneliti temukan, masyarakat seolah tidak ingin bergantung pada informasi yang datangnya dari pusat saja, karena informasi pusat banyak yang tidak memiliki relevansi dengan kondisi dan kepentingan masyarakat lokal.

Bukan hanya sistem penyiaran yang tersentralisasi tetapi juga bidang-bidang lain yang hanya berpusat di Jakarta saja, padahal lokal pun juga memiliki potensi yang bisa dikembangkan.

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kepemirsaan TV lokal sangat jauh dibandingkan dengan kepemirsaan TV nasional. Kepemirsaan tersebut mencakup 10 kota besar di Indonesia dimana pola kepemirsaan TV nasional cenderung stabil sedangkan TV lokal masih menjadi alternatif. Bisnis televisi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepemirsaan. Tingkat kepemirsaan itu dipengaruhi oleh bagaimana sebuah media kreatif dalam membuat program siar.

Semakin kreatif program siarnya, maka semakin mudah untuk menarik banyak penonton, rating semakin tinggi, pengiklan semakin banyak, yang kemudian mempengaruhi pendapatan.

Namun, bagaimanapun juga, media tidak berhenti pada kegiatan bisnis saja, melainkan ada unsur kepentingan publik yang tidak bisa diabaikan. Televisi sebagai bagian dari agen komunikasi dan informasi masuk dalam public sphere karena menggunakan frekuensi publik dalam penyebaran informasi.

Konsep public sphere dinyatakan oleh Habermas bahwa pada dasarnya media harus bisa melihat khalayak sebagai masyarakat aktif bukan sekedar konsumen. Oleh sebab itu, media seharusnya dapat mengedepankan kepentingan masyarakat tersebut, bukan justru menjadikan target potensial konsumen (Croteau, 2001: 20).

Semangat televisi lokal untuk muncul dilatarbelakangi dengan keinginan untuk meninggalkan ketergantungan informasi terhadap sentralisasi informasi dari pusat, serta daerah diberikan otoritas untuk melakukan praktek penyiaran. Tetapi dengan adanya konglomerasi, tujuan televisi lokal dikhawatirkan akan hanya menjadi wacana saja dan yang terlihat adalah kontrol informasi dari pusat.

Padahal, TV lokal dimungkinkan bisa menjadi alat untuk menjaga identitas budaya lokal. Selain itu, keberadaan TV lokal sangat diperlukan agar masyarakat daerah mendapat informasi sesuai dengan “iklim” lingkungannya.

Hal ini dialami oleh salah satu stasiun TV lokal di Semarang yaitu TV Borobudur. Berdasarkan riset awal yang penulis lakukan pada 11 Oktober 2016 dengan Agus Sutiyono selaku pimpinan unit kerja Kompas TV Jateng, ini menunjukkan bahwa TV lokal mengalami kondisi yang tidak menentu.

Kondisi tidak menentu ini dijelaskan oleh Agus adalah kondisi dimana TV Borobudur sulit untuk berkembang ketika tidak berjaringan dengan TV swasta nasional. Sulit berkembang yang dimaksud salah satunya terkait dengan biaya produksi program. Karena alasan tersebut kemudian TV Borobudur memutuskan untuk bergabung dengan Kompas TV. TV Borobudur resmi bergabung dengan Kompas TV sejak 2010. Setelah TV Borobudur ini bergabung dengan Kompas TV, muncul banyak perubahan. Perubahan tersebut diantaranya terletak pada konten, porsi siaran, manajemen kerja, dan lain-lain.

Dengan melihat kondisi TV Borobudur dengan Kompas TV ini, menjadi kajian yang menarik untuk diteliti lebih jauh. Hal menarik tersebut antara lain mengenai bagaimana praktek penyiaran TV berjaringan pada saat ini, apakah sebelum berjaringan kondisinya berpihak pada kepentingan publik, apakah aturan-aturan KPI, Kominfo, dan Peraturan Pemerintah dijalankan terkait dengan batas dan larangan penyiaran, dan sebagainya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menekankan bahwa peran stasiun TV berjaringan dalam memberdayakan lembaga penyiaran lokal adalah tersebarnya kepemilikan dan konten penyiaran secara merata disetiap daerah, pemberdayaan sumber daya lokal (budaya, SDM, modal, dan lain-lain), berkembangnya industri lokal yang terkait dengan bidang penyiaran (artis lokal, iklan lokal, dan lain-lain), dan adanya keseimbangan informasi antara daerah dan daerah, serta daerah dengan pusat (www.kadin-indonesia.or.id/id).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana praktek penyiaran TV berjaringan antara Kompas TV dan TV Borobudur?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh uraian yang lebih mendalam mengenai bagaimana praktek penyiaran TV berjaringan antara Kompas TV dan TV Borobudur.

D. Manfaat Penelitian

  1. Manfaat Akademis: Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian studi ilmu komunikasi dan memberikan sudut pandang yang baru.
  2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema maupun metode yang sama.

E. Kerangka Teori

1. Konglomerasi Media

Konglomerasi merupakan suatu cara untuk mengurangi risiko bisnis melalui diversifikasi. Konglomerasi dengan kepemilikan di berbagai aspek bisnis media merupakan suatu cara agar perusahaan mampu bertahan dengan baik apabila terjadi penurunan pada salah satu segmen pasar tertentu.

Pendekatan bisnis tanpa batas merupakan karakteristik umum dalam “raksasa media” baru saat ini (Croteau 2006: 138). Sebagai contoh, penghasilan Kompas Gramedia dari bisnis propertinya mengalami penurunan, bisnis lain seperti TV, radio, event organizing dapat menutupi penurunan tersebut.

Mengutip hasil riset kerjasama antara CIPG (Centre for Innovation Policy and Government), Hivos dan Manchester Business School, bahwa saat ini, dua belas kelompok media besar mengendalikan hampir semua kanal media di Indonesia, termasuk didalamnya penyiaran, media cetak dan media online (Nugroho, 2012: 53-54).

Lorimer dan Scannell menyatakan bahwa konglomerasi merupakan salah satu bentuk kepemilikan terkait yang menggabungkan beberapa jenis bisnis, biasanya meliputi integrasi perusahaan secara horizontal dan vertikal, atau bahkan kepemilikan silang dari beberapa perusahaan yang beroperasi di pasar yang berbeda.

Ada dua tipe konglomerasi, yaitu konglomerasi media dan konglomerasi umum atau non-media. Konglomerasi media adalah bisnis konglomerasi yang memfokuskan mayoritas penguasaan bisnisnya pada industri media. Sedangkan konglomerasi umum atau non-media memiliki pondasi bisnis pada industri non-media.

Lorimer dan Scannell juga menunjukkan tren yang berlangsung dengan kuat saat ini pada kepemilikan perusahaan media adalah terjadinya pembelian perusahaan kecil yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar (Lorimer, 1994: 86).

2. Market Model Approach

Jika merujuk pada Croteau (2001: 15-17) maka dapat dikatakan bahwa dalam market model approach atau pendekatan model pasar, media merupakan alat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang didasarkan atas hukum permintaan dan penawaran.

Masyarakat dalam hal ini merupakan target konsumen, karena media dianggap sebagai sebuah barang atau jasa.  Model ini berpendapat bahwa sebuah perusahaan dalam mengejar keuntungan akan selalu bertabrakan dengan kebutuhan masyarakat. Karena motif utama sebuah perusahaan adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Selain itu, David Croteau juga menjabarkan manfaat pasar yang dalam hal ini erat kaitannya dengan perusahaan media. Berikut adalah manfaat pasar:

3. Public Sphere Model

Menurut David Croteau model ruang publik menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak dapat dipenuhi sepenuhnya melalui sistem pasar. Karena pasar didasarkan pada daya beli konsumen. Selain itu, model ruang publik berpendapat bahwa ada beberapa kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dipenuhi melalui dinamika penawaran dan permintaan.

Selain itu, hal ini diperlukan untuk memperkuat demokrasi, konten media tidak dapat diperlakukan sebagai sekadar produk lain. Oleh karena itu, profitabilitas tidak bisa menjadi satu-satunya indikator industri media yang sehat.

Sebaliknya, kriteria kepentingan umum lainnya, seperti keragaman dan hal lain digunakan dalam model ruang publik untuk menilai kinerja media. Dari perspektif ini, pemerintah memainkan peran yang berguna dan diperlukan dalam memastikan bahwa media memenuhi kebutuhan warga, bukan hanya konsumen (Croteau, 2001: 19-21).

Serupa dengan yang diungkapkan David Croteau, Anita Septiani Rosana seorang dosen Universitas Sultan Fatah Demak pada tahun 2011 dalam jurnalnya mengutip pendapat dari Sudibyo yang menekankan bahwa ruang publik adalah wilayah dimana seluruh anggota masyarakat dapat berinteraksi, bertukar pikiran, dan berdebat tentang masalah-masalah publik, tanpa perlu merisaukan intervensi penguasa ekonomi atau penguasa politik.

Ruang publik merupakan ruang aspirasi dan aktualisasi masyarakat yang secara bebas, dan di ruang ini juga publik secara bebas melakukan transformasi sosial melalui berkelompok dan berserikat.

Ruang publik sebagai potensi demokrasi yang bisa saling menguntungkan, apalagi ruang publik bisa diaktualisasikan dalam bentuk aksi yang positif dan membangun. Realita sosial ruang publik adalah ruang mayoritas.

Dalam logika media, ruang publik adalah ruang komunikan, di mana ruang ini menjadi aspek terpenting dalam pesan dan kepentingan media. Media menjadi struktur terpenting dalam ruang publik, karena mampu bersama-sama dengan publik menjadi kontrol sosial. (Rosana, 2011: 136)

Habermas menyoroti kemampuan pers atau media massa untuk menjadi sebuah ruang publik yang dapat menjalankan fungsinya. Media massa, dengan jangkauannya yang luas dan kandungan informatif yang dimilikinya, bersentuhan langsung dengan wilayah publik.

Hanya saja, Habermas mewaspadai bahwa keberadaan media massa tidak terlepas dari kepentingan privat yang menyelenggarakannya. Kepentingan privat ini harus ditampilkan secara terbuka dan dikesampingkan di bawah kepentingan publik. (Rosana, 2011: 138)

F. Kerangka Konsep

1. Konglomerasi

Konglomerasi merupakan suatu cara untuk mengurangi risiko bisnis melalui diversifikasi. Konglomerasi dengan kepemilikan di berbagai aspek bisnis media merupakan suatu cara agar perusahaan mampu bertahan dengan baik apabila terjadi penurunan pada salah satu segmen pasar tertentu.

Sebagai contoh, jika suatu saat penghasilan dari bisnis perfilman tengah mengalami penurunan, mungkin pada saat yang bersamaan pendapatan dari bisnis music recording dapat menutupi penurunan tersebut, maka perusahaan konglomerat yang memiliki beberapa jenis bisnis media akan lebih mampu bertahan dalam menghadapi berbagai risiko bisnis. Pendekatan bisnis tanpa batas merupakan karakteristik umum dalam “raksasa” media baru saat ini (Croteau, 2006:138).

Perluasan konsentrasi dan konglomerasi merupakan kondisi media dewasa ini. Konglomerasi telah masuk dalam ranah penyiaran Indonesia, dimana media cenderung dikendalikan oleh satu kepemilikan. Efek pemusatan kepemilikan media adalah pemilik media lebih mencari keuntungan daripada mementingkan kualitas (Rianto, 2012:13).

Media kemudian dipandang sebagai sebuah industri yang bertujuan untuk memenuhi selera pasar demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.  Oleh karena itu, terdapat beberapa akibat atau dampak dari adanya konglomerasi media (Krisnawati, 2015):

Dampak Positif Konglomerasi Bisnis Media

Dampak Negatif Konglomerasi Bisnis Media

2. Praktek Penyiaran TV berjaringan

Dalam konsep ini untuk melihat bagaimana praktek TV berjaringan, peneliti akan mengukurnya dari bagaimana kebijakan redaksi, sumber daya, teknik operasional, dan aturan.

Kebijakan redaksional ini berkaitan dengan bagaimana tim redaksi melakukan penemuan ide untuk sebuah konten program, penentuan narasumber, dan pada akhirnya akan menghasilkan proyeksi atau plottingan untuk liputan.

Hal ini penting untuk dilihat, karena ini merupakan tahap pra produksi dan tahap yang sangat penting dari sebuah kegiatan produksi. Melalui kebijakan redaksi, kita bisa melihat bagaimana respon, perspektif, dan konstruksi pesan yang ingin disampaikan kepada audiens melalui program atau berita yang disiarkan.

Selanjutnya berkaitan dengan aturan. Aturan disini perlu dicermati untuk melihat apakah sebuah media taat pada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, KPI, maupun Kominfo. Apakah sebuah media, dalam hal ini adalah TV Borobudur dan Kompas TV mengetahui secara persis mengenai aturan-aturan yang ada yang mengatur tentang media penyiaran.

Kemudian, bila media tersebut melanggar aturan yang ada, bagaimana sanksi yang diberikan oleh pemerintah, KPI, maupun Kominfo ini. Aturan ada untuk membatasi maupun mengatur agar konglomerat media bisa membuat medianya pada koridor penyiaran yang benar dan berpihak pada kepentingan publik.

Sumber daya juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah media. Misalnya modal, sumber daya manusia, budaya, dan lain-lain. Peneliti ingin melihat bagaimana sumber daya yang ada akan mempengaruhi perspektif dan konten media.

Apakah TV Borobudur dengan semangat kedaerahannya turut menjaga budaya lokal yang ada. TV berjaringan pada umumnya muncul untuk menghindari ketergantungan informasi terhadap pusat.

Dalam kegiatan produksi tentunya perlengkapan operasional merupakan hal yang mendukung dan mempengaruhi kesuksesan produksi. Maka dari itu, peneliti ingin melihat bagaimana teknik operasional TV berjaringan dalam hal ini TV Borobudur mempengaruhi program siarnya. Teknik operasional tersebut meliputi studio siaran dengan segala kelengkapannya, master control, peralatan produksi program seperti kamera, transmisi, pengirim gambar lewat satelit, dan sebagainya.

Terakhir berkaitan dengan administratif. Hal-hal administratif misalnya praktek penyiarannya apakah sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian berkaitan dengan ketentuan-ketentuan lain penyelenggaraan sistem televisi berjaringan.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. (Sugiyono, 2013: 3)
Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus.

Studi kasus merupakan metode riset yang menggunakan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis (Kriyantono, 2006: 65).

Menurut Lincoln dan Guba (Mulyana, 2010: 201) penggunaan studi kasus sebagai suatu metode penelitian kualitatif memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

  1. Studi kasus dapat menyajikan pandangan dari subjek yang diteliti.
  2. Studi kasus menyajikan uraian yang menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca kehidupan sehari-hari.
  3. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden.
  4. Studi kasus dapat memberikan uraian yang mendalam yang diperlukan bagi penilaian atau transferabilitas.

Pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk mengungkap tentang keberadaan TV lokal yaitu TV Borobudur di tengah konvergensi media.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respons atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya (Idrus, 2009: 91).

Penulis memilih subjek penelitian ini yaitu Senior Producer dari TV Borobudur (sekarang Kompas TV Jawa Tengah), dan News Network Manager dari Kompas TV.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Stasiun Kompas TV Jateng (dahulu bernama TV Borobudur) yang terletak di Jl. Menteri Supeno No. 28-30, Semarang.

4. Jenis Data Penelitian

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai akan bertatap muka dan melakukan tanya jawab dengan atau tanpa menggunakan (guide) wawancara (Bungin, 2007: 111). Bentuk wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam.

Metode wawancara mendalam atau in-depth interview adalah sama seperti metode wawancara lainnya, hanya peran wawancara, tujuan, peran informan, dan cara melakukan wawancara berbeda dengan wawancara pada umumnya. Dalam metode wawancara mendalam penggalian informasi dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian (Bungin, 2007: 111)

Informan yang peneliti wawancarai pada penelitian ini adalah Senior Producer dari TV Borobudur (sekarang Kompas TV Jawa Tengah), News Network Manager dari Kompas TV, serta pihak terkait lainnya.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2002: 206).

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal, dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2008: 217).

Pada penelitian ini dokumen yang digunakan oleh penulis adalah data pola siaran TV Borobudur sebelum dan sesudah bermitra dengan Kompas TV, dan hasil pengamatan tayangan program-program lokal TV Borobudur di Kompas TV Jateng.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013: 88).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data milik Huberman dan Miles yang disebut dengan model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Idrus, 2009: 147-148):

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis.

Dengan begitu proses reduksi data dimaksudkan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan.

2. Tahap Penyajian Data

Penyajian data dimaknai Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3. Tahap Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Verifikasi atau penarikan kesimpulan dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif.

Penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data, baru kemudian reduksi data dan penyajian data. Namun, kesimpulan ini belum merupakan kesimpulan final, perlu adanya verifikasi hasil temuan di lapangan.

Demikian beberapa ulasan mengenai contoh proposal skripsi tersebut. Semoga bermanfaat.

0 Shares:
1 comment
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You May Also Like