Menurut Hobbes,  pajak dikenakan pada income bukan pada tabungan, karena tabungan merupakan kebajikan. Hal ini yang mendasari pajak income. Tetapi ketika terjadi great deppresion tahun 1930-an menyebabkan para ahli ekonomi berpikir apa yang menyebabkan macetnya ekonomi dan solusinya, terbit buku bank and kredit  yang menjembatani antara mikro dan makro, yang menyebabkan great depression adalah banyaknya tabungan sehingga likuiditas macet, maka harus mengalirkan dana ke sektor investasi melalui kredit.

Dipertegas oleh Keynes bahwa tabungan mengurangi dari konsumsi dan investasi, tetapi Keynes tidak merombak dari sistem pajak sendiri, dan hanya menawarkan solusi bahwa tabungan dapat disalurkan ke sektor investasi melalui kredit, maka ekonomi yang ideal adalah S=I, S = tabungan, I = investasi.

Melalui teori moneternya keynes mengatakan bahwa teori kuantitas uang sangat sederhana, hal itu tidak diperhitungkan permintaan dan penawaran uang. teori tersebut menurut kami sangat benar tetapi pada kurva yang dikemukakan keynes berhubungan teori interes (sebenarnya Keynes sendiri tidak yakin dengan teori interesnya) yang isinya “Jika terjadi permintaan uang yang besar maka bunga akan naik, dan diimbangi penawaran uang agar stabil”.

Kami kurang sependapat, menurut kami “Jika permintaan uang naik maka harga uang tersebut naik relatif terhadap harga barang, maka untuk menstabilkan penawaran uang harus ditambah”. Hal ini terbukti walaupun Keynes telah mengatakan bahwa perekonomian ideal s=i tapi S tidak pernah sama dengan I, hal ini menyebabkan uang menggembung.

Menurut data Bank indonesia 2008 jumlah uang yang beredar adalah 160 triliun, kredit 1350 triliun dan saving 1750 triliun hal ini berarti terdapat gap 400 triliun, itu belum jumlah uang giral dan uang kuasi yang jumlahnya lebih banyak, hal ini menyebabkan jumlah uang terlalu banyak dan menumpuk di bank.

Menurut teori moneter Keynes,  jika terjadi inflasi maka bunga bank sentral harus dinaikkan sehingga mengurangi dari penawaran uang dalam perekonomian sehingga secara tidak langsung menstabilkan inflasi. tetapi kelemahannya penurunan penawaran uang tidak diimbangi investasi, karena jika bunga dinaikkan bunga kredit ikut naik, sehingga investasi turun. Krisis Jepang yang terjadi tahun 1990-an juga salah satunya dikarenakan kebijakan moneter yang menyebabkan Jepang masuk perangkap likuiditas (itu sebabnya Amerika ngotot adanya stimulus fiskal! mereka belajar dari Jepang!). Kontraefek dari kebijakan moneter menjadikannya tidak efektif.

Belum lagi efek dari adanya pajak penghasilan, PPN, dan sebagainya, yang menyebabkan berkurangnya pengeluaran agregat (menurut Keynes) adanya PPh, PPN memperparah dari krisis yang terjadi sekarang ditambah jumlah hutang yang menimbulkan risiko makro plus transaksi derivatif (seperti futures, option dll.) menyebabkan bertambahnya permintaan “fiktif” yang mudah hilang sehingga harga akan mudah naik dengan cepat dan besar ketika ekonomi makmur, dan mudah turun cepat dan besar ketika krisis menambah ketidak stabilan ekonomi, satu lagi dana hedging (lindung nilai) yang jumlahnya besar merusak distribusi resiko. belum lagi pasar saham…. membuat uang hanya berputar pada sektor keuangan.

Kembali ke PPh, PPN, menurut teori dari keuangan publik, pajak akan menghasilkan excess burden yang mencirikan ineffisiensi, maka kebijakan pph-ppn kontra produktif. Kedua masalah keadilan, sekilas terlihat adil tetapi sebenarnya kurang adil ditinjau dari sisi keadilan distributif ( menurut Aristoteles keadilan distributif adalah keadilan menurut dari jasa), sebagai ilustrasi seseorang kaya hanya mendiamkan uang triliunan rupiah di rumah karena sudah puas dengan hartanya akan lebih buruk jika dibandingkan dengan seseorang mempunyai asset 500 milyar tetapi memberikan pekerjaan kepada seribu karyawan (ditambah sedekah lagi ke anak yatim). Tetapi kenyataanya orang kedua diberi pajak lebih besar dari orang pertama. Adil? Ngga kan?

Solusinya?

Menurut saya economic policy seharusnya:

1. Memberikan keadilan distributif
2. Tidak menghasilkan exess burden bahkan mengurangi exess burden dan mendorong effisiensi internal (melalui potensi effisisensi yang ada, (eksternal melalui penambahan potensi misal dengan infrastrukture))
3. Mengurangi risiko ekonomi (kredit macet, fluktuasi harga, resiko krisis dll.)
4. Memperlancar likuiditas keuangan
5. Memberikan kebijakan yang tidak kontra-kebijakan lain (seperti kebijakan moneter menyebabkan berkurangnya investasi)

Maka asumsi yang digunakan adalah:

1. Dari awal ekonomi memang tidak efisisien
2. Terbukanya informasi pasar tentang pasar investasi dan konsumsi
3. Tumlah enterpreneur yang mencukupi
4. Tidak ada kebijakan klasik yang kontra kebijakan
5. Yang diharapkan dari kebijakan adalah penghindaran dari pajak itu sendiri

Dengan begitu saya merumuskan kebijakan fiskal perpajakan menjadi 5:

1. Pajak kas
2. Pajak persediaan
3. Pajak piutang
4. Pajak pangan
5. Pajak ineffisiensi

Bersambung ke bagian dua tulisan ini.

foto:mycesi.org