Loading ...
Barack Obama menunjuk empat ilmuwan duduki kursi pemerintahan terbaru AS. Ahli fisika dari Harvard dan pakar biologi kelautan ditunjuk untuk fokus mengurusi isu pemanasan global.
John Holdren dan Jane Lubchenco adalah pakar andalan dalam hal perubahan iklim, keduanya dipercaya memberi masukan pada pemerintahan Obama ikwal isu lingkungan yang sangat erat dengan sains tersebut. Holdren akan jadi penasihat dan ditektur White House Office of Science and Technology Policy. Sedangkan Lubchenco akan memimpin National Oceanic and Atmospheric Administration.
Pemenang Nobel Harold Varmus akan mendampingi Lubchenco, juga Eric Lander, pakar genom manusia dari Massachusetts Institute of Technology.
Bayangkan, negara kaya yang dibelit krisis finansial setara AS saja sangat mengagungkan sains dalam pengambilan keputusan politiknya. Bagaimana dengan negara berkembang seperti Indonesia?
“Negara miskin dan berkembang membutuhkan dukungan besar sains dan teknologi jika mereka ingin bersaing dengan negara kaya” Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Konferensi Pengambangan dan Perdagangan (UN Conference on Trade and Development)
Seremonial?
Kutipan yang menjadi dasar saya membuat situs Netsains.Com tersebut agak kontradiksi dengan fakta yang ada. Ilmuwan andal manakah di Indonesia ini yang suaranya didengar dalam setiap pengambilan keputusan politik kita? Apakah kita punya tim khusus berisikan ilmuwan yang sesuai bidangnya untuk memerangi kerusakan hutan, peredaran makanan dan obat yang membahayakan kesehatan, atau mengantisipasi flu burung, banjir, longsor, dan sejenisnya? Kalaupun ya, apakah suara dan masukan mereka cukup kuat untuk memengaruhi kebijakan pemerintah?
Sudah bosan rasanya mendengar aneka prestasi pelajar Indonesia di luar negeri dalam aneka ajang olimpiade sains. Segala penghargaan tingkat nasional juga sudah bertebaran sana-sini seperti jamur di musim hujan. Namun, apakah ilmuwan kita cukup didengar oleh pemerintah? Apakah segala penghargaan itu hanya sebatas seremonial penyejuk suasana yang akan gone with the wind, sudah itu ilmuwan kita kembali terpuruk di laboratoriumnya, mengais-ngais dana riset dari anggaran pemerintah atau bahkan instansi asing?
Bisa diakui, selain seorang BJ Habibie, Indonesia belum pernah memiliki ilmuwan yang sedemikian “digdaya” di kalangan politik dan pemerintahan. Hingga kini rakyat masih menanti adanya sinergi antara otak andal ilmuwan kita dengan kebijakan pemerintah yang memihak kepentingan kita semua. Semoga ilmu itu tak menguap begitu saja, melainkan bisa dikembalikan ke khitahnya: demi kesejahteraan umat manusia.
Apa kabar Dewan Riset Nasional (DRN)?
foto:cals.ncsu.edu
Merry Magdalena adalah mantan jurnalis desk Teknologi Informasi dan Iptek di Sinar Harapan. Ia sempat memenangkan sejumlah penulisan jurnalistik bidang Iptek, Lingkungan dan TI. Di sela kesibukan sebagai jurnalis, Merry juga masih menekuni hobi menulis buku dan berorganisasi di dunia maya.
Bukunya yang sudah terbit "Cyberlaw, Tidak Perlu Takut" ditulis bersama Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, "Situs Gaul Gak Cuma buat Ngibul" (Gramedia Pustaka Utama, Mei 2009), "UU ITE, Don't be The Next Victim"
Kayaknya di Indonesia juga udah ada deh…biarpun nggak secara eksplisit disebut ilmuwan tapi disebutnya kalangan profesional. Kayak Menkes Bu Siti Fadilah Supari diambil dari kalangan profesional yang nurut gw sih udah cukup sukses nanggulangin flu burung di Indonesia.
Lagian kalangan ilmuwan blum tentu wawasan kebangsaannya bagus…misalnya pas Pak BJ Habibie, Timor Timur malah jadi merdeka. Emang secara historis ada alasan yang cukup, tapi kan integrasi harus jadi nomor satu dung…ya ga?!
Hmmmm..Habibie mestinya jangan jadi presiden, sebab dia ilmuwan aeronotika, bukan politik. Flu burung tuntas dari Indonesia bukannya karena memang ada campur tangan AS? Dan memang pandeminya sudah berlalu bukan di semua negara, bukan cuma Indonesia?
Hmm…soal peran serta AS, perlu diketahui kalo Bu Siti Fadillah Supari tuh sangat menentang AS dan dalam bukunya dia menyudutkan AS sebagai pembuat virus flu burung. Dia juga membuka fakta tentang lembaga penelitian Namru 2 di Indonesia(meski nurut gw ga terlalu penting)tapi itu menunjukkan dia ga suka Amerika.
Jadi intinya peran serta dia dalam mengatasi flu burung tuh besar lho…bukan sekedar bantuan AS.(gw kebanyakan nonton talkshow B4M–Bincang-Bincang Bareng Bu Menkes nih…hehe)
Ngomong-ngomong tentang ilmuwan yang ‘didengar’ oleh Pemerintah, jadi inget seorang ‘ilmuwan IT’ pakar foto-foto rekayasa. Itu termasuk contoh yang berhasil, bukan?
Duh makanya jangan keseringan nonton kampanye politik terselubung, jadi kena brainwash deh…hehehe.
Balik lagi ke topik ahh.. emang bener sedih deh.. peneliti di negara ini ga dianggap kok. Hanya di muklut saja. dan disebut jika dibutuhkan demi popularitas.. biar seakan-akan menghargai seorang ilmuwan.
Kalau soal ibu Menkes kita, dia mah bukan seorang peneliti atuhhh. kalau profesional dan klinisi sih iya.. Mungkin sekarang ditambah jadi politikus hee.hee.
Soal flu burung, sepertinya banyak kok bantuan dari negara-negara lain. jadi bukan hanya keberhasilan Menkes seorang diri lah yaww. Tapi ga mungkin dong it udisebut di acara B4M ..hi..hi..
Pelibatan ilmuwan dalam pengambilan keputusan di Indonesia sebenarnya dilakukan lewat beragam cara tingkat “ketergunaan” dari masukan pada ilmuwan tersebut.
Apa yang diungkapkan Rio ada benarnya. Sebagian menteri pada Kabinet Indonesia bersatu adalah ilmuwan. Prof. Boediono (dulu Menko Perekonomian), Prof. Meuthia Hatta-Swasono (Meneg Pemberdayaan Perempuan), Prof. Muhammad Nuh (Menkominfo), Siti Fadilah Supari (Menkes), adalah diantaranya. Tentunya pelibatan mereka dalam kabinet bukan tanpa alasan. Ilmuwan, sebagai orang yang terikat pada etika keilmuan, adalah manusia yang diharuskan objektif dalam memandang dan menyikapi suatu hal.
Apapun alasan di baliknya, pendapat Siti Fadilah Supari bahwa virus Flu Burung yang menjadi pandemi adalah kreasi dari para pengusaha vaksin tamiflu, terutama di negara besar seperti AS adalah terobosan besar. Coba kalau politisi, pasti tidak berani mengatakan hal demikian. Di luar persoalan plagiarisme yang dihadapi Ibu Siti Fadilah, pendapat tersebut adalah produk dari keberanian ilmuwan yang duduk dalam pemerintahan.
Bentuk kedua pelibatan ilmuwan dalam pengambilan keputusan terjadi pada perumusan naskah akademik dalam setiap perancangan undang-undang dan peraturan pemerintah.
Kebetulan waktu magang di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dulu saya melihat langsung bagaimana Kementerian PAN mengajak bicara para ahli, sebut saja Prof. Erman Radjagukguk dan Prof. Arifin Soeriaatmadja pada pembahasan RUU Badan Layanan Nirlaba atau Prof. Eko Prasojo dan Prof. Safri Nugraha dalam pembahasan RUU Administrasi Pemerintahan.
Ini juga bentuk pelibatan ilmuwan, bukan?
Persoalannya kemudian adalah naskah akademik ini seringkali berubah di tengah jalan, terutama bila sudah masuk ke DPR. Hal ini seperti dikatakan oleh Dr. Roy V. Salomo, salah seorang narasumber untuk penyusunan RUU Pelayanan Publik. Naskah akademik dan RUU yang sudah disusun para pakar dirombak ketika masuk ke DPR oleh para politisi di Senayan sana, dan terkadang tanpa melibatkan perumus sebelumnya. Lah, orang RUU itu dibuat oleh para ahli kebijakan publik, kok ya anggota DPR yang beragam latar belakang itu mengubah sesuka hatinya.
Dalam hal ini, ada dua hal yang patut diperhatikan.
Pertama, pemerintah harus proaktif dalam penyusunan RUU di DPR dengan tetap melibatkan para pakar yang menyusun draft awalnya dalam pembahasan di DPR. Jangan sampai RUU yang telah disusun secara objektif harus digugurkan poin-poin krusialnya hanya karena kepentingan politis.
Kedua, rakyat Indonesia harus lebih selektif sebelum elektif. Maksudnya adalah harus lebih cermat lagi dalam menilai para caleg sebelum memilih mereka untuk duduk di DPR. Jangan hanya karena terlihat populer atau baik semata, tapi juga melihat kualitas caleg sebagai legislator.
Wallahua’lam bishawab
Coba dapat melihat dan membaca artikel berjudul “Membangun Indonesia melalui Solusi Solidaritas pengentas pengangguran-kemiskinan” di suherman-blog.
Saya berharap bisa berbagi konsep aspiratif dan terukur tersebut, dengan siapa saja (khususnya dengan mereka para ilmuwan Indonesia).