Coba dapat melihat dan membaca artikel berjudul "Membangun Indonesia melalui Solusi Solidaritas pengentas pengangguran-kemiskinan" di suherman-blog.
Saya berharap bisa berbagi konsep aspiratif dan terukur tersebut, dengan siapa saja (khususnya dengan mereka para ilmuwan Indonesia).

Pelibatan ilmuwan dalam pengambilan keputusan di Indonesia sebenarnya dilakukan lewat beragam cara tingkat "ketergunaan" dari masukan pada ilmuwan tersebut.
Apa yang diungkapkan Rio ada benarnya. Sebagian menteri pada Kabinet Indonesia bersatu adalah ilmuwan. Prof. Boediono (dulu Menko Perekonomian), Prof. Meuthia Hatta-Swasono (Meneg Pemberdayaan Perempuan), Prof. Muhammad Nuh (Menkominfo), Siti Fadilah Supari (Menkes), adalah diantaranya. Tentunya pelibatan mereka dalam kabinet bukan tanpa alasan. Ilmuwan, sebagai orang yang terikat pada etika keilmuan, adalah manusia yang diharuskan objektif dalam memandang dan menyikapi suatu hal.

Apapun alasan di baliknya, pendapat Siti Fadilah Supari bahwa virus Flu Burung yang menjadi pandemi adalah kreasi dari para pengusaha vaksin tamiflu, terutama di negara besar seperti AS adalah terobosan besar. Coba kalau politisi, pasti tidak berani mengatakan hal demikian. Di luar persoalan plagiarisme yang dihadapi Ibu Siti Fadilah, pendapat tersebut adalah produk dari keberanian ilmuwan yang duduk dalam pemerintahan.

Bentuk kedua pelibatan ilmuwan dalam pengambilan keputusan terjadi pada perumusan naskah akademik dalam setiap perancangan undang-undang dan peraturan pemerintah.
Kebetulan waktu magang di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dulu saya melihat langsung bagaimana Kementerian PAN mengajak bicara para ahli, sebut saja Prof. Erman Radjagukguk dan Prof. Arifin Soeriaatmadja pada pembahasan RUU Badan Layanan Nirlaba atau Prof. Eko Prasojo dan Prof. Safri Nugraha dalam pembahasan RUU Administrasi Pemerintahan.
Ini juga bentuk pelibatan ilmuwan, bukan?

Persoalannya kemudian adalah naskah akademik ini seringkali berubah di tengah jalan, terutama bila sudah masuk ke DPR. Hal ini seperti dikatakan oleh Dr. Roy V. Salomo, salah seorang narasumber untuk penyusunan RUU Pelayanan Publik. Naskah akademik dan RUU yang sudah disusun para pakar dirombak ketika masuk ke DPR oleh para politisi di Senayan sana, dan terkadang tanpa melibatkan perumus sebelumnya. Lah, orang RUU itu dibuat oleh para ahli kebijakan publik, kok ya anggota DPR yang beragam latar belakang itu mengubah sesuka hatinya.

Dalam hal ini, ada dua hal yang patut diperhatikan.
Pertama, pemerintah harus proaktif dalam penyusunan RUU di DPR dengan tetap melibatkan para pakar yang menyusun draft awalnya dalam pembahasan di DPR. Jangan sampai RUU yang telah disusun secara objektif harus digugurkan poin-poin krusialnya hanya karena kepentingan politis.
Kedua, rakyat Indonesia harus lebih selektif sebelum elektif. Maksudnya adalah harus lebih cermat lagi dalam menilai para caleg sebelum memilih mereka untuk duduk di DPR. Jangan hanya karena terlihat populer atau baik semata, tapi juga melihat kualitas caleg sebagai legislator.

Wallahua'lam bishawab

Balik lagi ke topik ahh.. emang bener sedih deh.. peneliti di negara ini ga dianggap kok. Hanya di muklut saja. dan disebut jika dibutuhkan demi popularitas.. biar seakan-akan menghargai seorang ilmuwan.

Kalau soal ibu Menkes kita, dia mah bukan seorang peneliti atuhhh. kalau profesional dan klinisi sih iya.. Mungkin sekarang ditambah jadi politikus hee.hee.
Soal flu burung, sepertinya banyak kok bantuan dari negara-negara lain. jadi bukan hanya keberhasilan Menkes seorang diri lah yaww. Tapi ga mungkin dong it udisebut di acara B4M ..hi..hi..

Duh makanya jangan keseringan nonton kampanye politik terselubung, jadi kena brainwash deh...hehehe.

Ngomong-ngomong tentang ilmuwan yang 'didengar' oleh Pemerintah, jadi inget seorang 'ilmuwan IT' pakar foto-foto rekayasa. Itu termasuk contoh yang berhasil, bukan?

Hmm...soal peran serta AS, perlu diketahui kalo Bu Siti Fadillah Supari tuh sangat menentang AS dan dalam bukunya dia menyudutkan AS sebagai pembuat virus flu burung. Dia juga membuka fakta tentang lembaga penelitian Namru 2 di Indonesia(meski nurut gw ga terlalu penting)tapi itu menunjukkan dia ga suka Amerika.

Jadi intinya peran serta dia dalam mengatasi flu burung tuh besar lho...bukan sekedar bantuan AS.(gw kebanyakan nonton talkshow B4M--Bincang-Bincang Bareng Bu Menkes nih...hehe)

Hmmmm..Habibie mestinya jangan jadi presiden, sebab dia ilmuwan aeronotika, bukan politik. Flu burung tuntas dari Indonesia bukannya karena memang ada campur tangan AS? Dan memang pandeminya sudah berlalu bukan di semua negara, bukan cuma Indonesia?

Kayaknya di Indonesia juga udah ada deh...biarpun nggak secara eksplisit disebut ilmuwan tapi disebutnya kalangan profesional. Kayak Menkes Bu Siti Fadilah Supari diambil dari kalangan profesional yang nurut gw sih udah cukup sukses nanggulangin flu burung di Indonesia.

Lagian kalangan ilmuwan blum tentu wawasan kebangsaannya bagus...misalnya pas Pak BJ Habibie, Timor Timur malah jadi merdeka. Emang secara historis ada alasan yang cukup, tapi kan integrasi harus jadi nomor satu dung...ya ga?!