Sekitar 10.000 lebih peserta dari aktivis lingkungan, ilmuwan, dan sebagainya dari 190 negara di seluruh dunia, dipimpin oleh PBB, berkumpul di Bali selama sekitar dua minggu membicarakan berbagai aspek yang berkaitan pemanasan global serta tindakan-tindakan nyata yang perlu dilakukan.

Ilmuwan di seluruh dunia sepakat bahwa temperatur di permukaan Bumi naik sebesar 0.7 derajad C selama satu abad terakhir, mengakibatkan perubahan iklim yang drastis, naiknya permukaan laut, meluasnya kekeringan, penyebaran penyakit dan kerusakan pada perikanan, hutan dan pertanian. Jika tidak dihentikan, maka di masa depan, umat manusia harus berhadapan dengan bencana ekologi yang tidak terelakkan.

Kendati ilmuwan di seluruh dunia telah satu suara dalam menanggapi fenomena ini, tidak demikian dengan para pembuat kebijakan politik dari berbagai negara dalam menanggapi isu pemanasan global ini.

Kenapa Konferensi Bali Menjadi Penting?

Salah satu arahan penting yang ingin dicapai pada konferensi Bali adalah negosiasi mengenai kesepakatan Protokol Kyoto tentang pemanasan global, yang akan berakhir pada tahun 2012. Kyoto Protokol menghendaki negara maju meratifikasi pemotongan emisi gas rumah kaca mencapai 5% dibawah emisi tahun 1990 pada tahun 2012. Dengan demikian, diharapkan hasil dari Bali adalah adanya kesepakatan yang siap menggantikan Protokol Kyoto segera sesudah ratifikasi tersebut berakhir.

Dalam Protokol Kyoto, negara maju yang meratifikasi berkewajiban memotong emisi karbon. Sedangkan kesepakatan tersebut tidak berlaku bagi negara berkembang. Dengan demikian, negara-negara yang sedang tumbuh menjadi negara industri maju, seperti India dan China terlepas dari tanggung-jawab pemotongan emisi karbon. Ini adalah salah satu kunci yang menyebabkan Amerika Serikat tidak ikut serta meratifikasi Porotokol Kyoto, kecuali negara berkembang ikut serta secara substansial dalam penanganan emisi karbon, disamping alasan ekonomi dan argumen saintifik yang lain. Tetapi, pemotongan emisi karbon bagi negara berkembang berarti menghambat kemajuan negara tersebut. Beijing dan New Delhi bersikukuh bahwa emisi karbon terbesar yang sudah ada berasal dari negara maju, sehingga, menuntut tindakan pemangkasan emisi karbon harus dimulai dari negara yang kaya dahulu.

Perlindungan Hutan

Hutan tropis berperanan dalam siklus karbon, yang bisa mereduksi gas rumah kaca; dengan demikian proses perusakan dengan penebangan dan pembakaran hutan justru hanya akan semakin meningkatkan emisi karbon k udara.

Tetapi, pembukaan lahan hutan tidaklah terelakkan bagi negara berkembang dengan hutan tropis, seperti di Indonesia atau negara-negara Amerika Latin; itu adalah hak bangsa untuk membuka lahan, membuka kesempatan kerja dan berarti memberi makan bagi rakyatnya. Situasi ini menjadi sulit, karena yang menjadi korban adalah negara berkembang, jika pembukaan lahan hutan dibiarkan, maka ancamannya adalah bencana ekologi; tetapi jika tidak dilakukan, apa yang harus dikatakan pada masyarakat yang miskin, bahwa mereka tidak boleh menebang pohon, tetapi tidak ada kesempatan untuk bekerja dan makan?

Bagi negara tersebut, ini adalah situasi yang sulit, tetapi karena bencana ekologi yang dihadapi adalah bencana global, maka sebagai kompensasi dalam pemeliharaan hutan tropis, sudah sewajarnya negara-negara maju memberikan kontribusi pada negara pemilik hutan tropis. Menurut laporan PBB, tanpa adanya kompensasi, sulit membayangkan pemanasan global dapat dihambat, dan lebih buruk lagi, bagi negara-negara tertinggal, yang terjadi adalah kemunduran, bagi banyak negara yang jumlah penduduknya mencapai 2,6 milyar dengan pendapatan perhari di bawah dua dolar AS.

Kontribusi nyata yang bisa diberikan sebagai kompensasi dalam menjaga hutan adalah kompensasi dalam bentuk keuangan, untuk memperkuat kapasitas masyarakat yang mudah terkena dampak dari semua resiko yang berkaitan dengan perubahan iklim.

Perspektif

Dampak perubahan iklim merupakan dampak bencana ekologi yang tidak serta-merta terlihat pada angka-angka ekonomi, tetapi dampak nyata akibat perubahan iklim global dirasakan langsung oleh para korban bencana. Demikian, yang terjadi pada korban bencana di negara-negara berkembang, ketidakmampuan melepaskan diri dari resiko bencana menyebabkan terhalanginya kesempatan untuk membuat hidup menjadi lebih baik, terutama bagi generasi mendatang. Bencana banjir, kelaparan, penyebaran penyakit dan berbagai dampak iklim yang lain, tidaklah serta merta teratasi dengan pemecahan masalah secara instan, maupun dipecahkan sendiri.

Oleh karena itu, maka konferensi Bali ini diharapkan bisa membuka kesempatan bagi negara berkembang untuk menuntut negara maju untuk bertindak melindungi masa depan, yang berarti juga memberikan kesempatan bagi negara berkembang untuk memperoleh hak hidup yang lebih baik; karena, bagi negara berkembang, mereka tidak berbuat banyak dalam mempengaruhi perubahan iklim global, tetapi ironisnya, menjadi korban dari perubahan iklim global yang lebih banyak disebabkan oleh negara-negara maju).

Kesempatan ini sekaligus diharapkan bisa mencarikan jalan keluar bersama bagi permasalahan-permasalahan yang memperumit kondisi. Pemikiran tentang peningkatan efisiensi energi, bahan-bakar alternatif, atau kemudahan perdagangan antar negara, mungkin tidak secara langsung mempengaruhi pemanasan global, tetapi paling tidak bisa memperingan beban penderitaan yang harus ditanggung umat manusia (akibat ulah manusia sendiri).

Kredit foto:www.greens.org.nz/campaigns/climate/