Beberapa milis memperlihatkan gejala wajar proses gesekan demokratisasi yang tengah mencari arahnya di bumi pertiwi tercinta. Internet hanyalah alat masyarakat berkomunikasi secara efektif, efisien dan ekonomis. Jauh lebih filosofis dari itu semua adalah keinginan dari para kaum pandai untuk berinteraksi dengan komunitasnya.

Kunci sukses rasionalitas politik ekonomi bangsa adalah meratanya penyebaran informasi publik, menuju terciptanya komunitas informasi masyarakat yang sehat dan dewasa. Dengan akses informasi yang cukup, kita dapat memutuskan untuk “berpikir” mengikuti, mengabaikan yang remeh temeh atau juga meluruskan yang bengkok.

Kelas Menengah adalah poros perubahan besar dari masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan, karena memiliki akses proses lobi kepada kelas di atasnya. Kemudian, kelas menengah alamiah biasanya “belum lama benar” keluar dari kasta kelas di bawahnya, berarti mereka mengenali “gaya komunikasi” yang efektif dalam menyampaikan “kampanye informasi” di kalangan grass root.

Korsel saat ini memiliki tingkat produktifitas ekonomi penduduk yang tinggi. Dimulai dari transisi yang dimotori Kelas Menengah yang disulut PHK di perusahaan besar (seperti LG, Samsung). Kekompakan kelas menengah mampu menghidupkan budaya wirausaha mikro di Korsel.

Aset ter-PHK berpengetahuan elektronika diarahkan menjadi perintis usaha homebrew antena 2,4 GHz (media akses internet tanpa batas) dan alat VoIP (media komunikasi suara alternatif murah). Pendeknya semua produk CISCO (pemasok perangkat keras jaringan internet dari Amerika) ditemukan pula “versi” Korsel. Mass production Internet-isasi ini mengakibatkan 70% penduduk dewasanya mengenal pasar modal karena kemudahan akses penyebaran informasi itu sendiri (CML, Capital Market Literate).

Sama halnya Indonesia, Korsel adalah “pasien” IMF, tapi tidak mengalami goncangan berarti dalam paket penyehatan (restrukturisasi) korporasi “yang memaksa” pemerintah melakukan proses Divestasi. Jawabannya, diciptakan “society life style” terlebih dahulu guna meningkatkan indeks CML penduduknya. Ini dimulai dari transformasi media interaksi berbasis Internet. Hikmah yang dipetik adalah penyelesaian krisis ekonomi harus dengan budaya investasi lokal.

Budaya adalah buah perjuangan nyata kelas menengah yang turun langsung mewujudkan “Internet-isasi” komunitas. Secara politik, terpilihnya Presiden Roh Moo-Hyun diakibatkan rajinnya dia memanfaatkan media internet untuk berkomunikasi dengan sebanyak mungkin orang Korsel tentang beragam isu. Bahkan, media barat memberinya julukan “presiden internet”.

Cina belajar dari “duka” pelanggaran HAM peristiwa Tianamen, di mana kelas menengahnya menciptakan bargain politik baru untuk perubahan. Faktanya, PM Cina Zhu Rongji adalah generasi muda Partai Komunis Cina yang juga seorang usahawan. Programnya membuat semua barang “bisa dibuat” Cina dengan harga murah.

Tampaknya, potret kelas menengah Indonesia masih jauh dari kekuatan politik baru. Contohnya, isu redistribusi aset kepada publik nyaris tak terdengar dalam kampanye infrastructure summit. Itu menunjukan, kelas menengah kita belum memiliki leader yang menyatukan beragam komunitas yang ada untuk saling solidaritas satu dan lainnya, menuju “Indonesia milik kita semua yang lebih baik”.

Sementara itu, 11,8 juta pengangguran terjadi di tengah amburadulnya intermediasi (produk “kebanggaan” kelas menengah). Saya melakukan sampling analisa keuangan Bank go publik, Bank dengan LDR (dana masyarakat yang dialirkan ke kredit sektor riil) dari tahun ke tahun meningkat, namun ternyata diikuti penurunan Laba Bersih. Bank lain dengan LDR turun malah laba operasionalnya meningkat. Ada sinyal Bank banyak menempatkan dana masyarakat ke instrumen lainnya di luar kredit produktif. Belum lagi data perbankan nasional sebagian besar kredit bukan untuk sektor produktif melainkan untuk konsumsi (properti).

Tidak ada salahnya surat berharga sepanjang menjadi alat intermediasi antara pemilik modal dengan sektor riil produktifnya. Untuk itu, janganlah kelas menengah terjebak capital gain semata tanpa “peduli” dengan penguatan fundamental pendukung “hadirnya” surat berharga. Spreading strategy seperti ini hanya membuat pasar keuangan saling membunuh dan tidak menyentuh rakyat banyak, misalnya transaksi bursa yang kuat langsung “loyo” hanya karena terjadi konversi dana besar ke instrumen SBI yang menaikkan suku bunga ataupun juga eksekusi cadangan valuta asing yang kursnya meningkat.

Saatnya titik optimum diperoleh sebagai akibat dari upaya penguatan “pundi-pundi” secara berkelanjutan (suistanable) bukan hanya sekedar “yang penting hari ini makan”. Bayangkan, jika dana perbankan yang “terjebak money game” diarahkan oleh kebijakan mikro (investasi produktif), maka bisa tersalurkan “dana siaga” pembelian surat berharga yang memang untuk sektor riil. Inilah amanah publik kepada kelas menengah Indonesia saat ini, karena 90% dana masyarakat di Bank, yang merupakan bola salju Deposito/Tabungan sebagai tempat menyimpan sisa konsumsi.

Artinya, sepanjang kampanye potensi Budaya Investasi Lokal belum tersentuh sebagai pilihan pemimpin negeri ini, maka kita tak akan keluar dari perangkap ketergantungan asing dalam ekonomi stabilitas berbiaya tinggi. Padahal, kalau mau, solusi kreatifnya adalah otonomisasi (“Daerah Fund”) berbasis Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset, misalnya saja sekuritisasi proyek internet-nisasi daerah (RT-RWNet) ataupun lahan produktif (agro)

Sekuritisasi adalah “poros” kelas pemilik modal dengan rakyat banyak. Dampaknya, tercipta penempatan langsung dana masyarakat ataupun juga penempatan tidak langsung melalui intermediasi dana pihak ketiga di perbankan (standing buyer). Bursa sudah barang tentu akan menjadi pasar milik semua rakyat (suistainable gain). Tidak mau memulai, kita akan tertinggal Malaysia (Sendirian Berhad) yang telah memulainya dengan jaringan kantor pos, atau juga bahkan dari Israel sekalipun (MATI- Jerusalem Bussines Development Center).

Kekuatan investasi lokal penting untuk restrukturisasi korporasi (divestasi) ataupun juga tumbuhnya sekuritisasi sektor riil produktif, itulah peran penting kelas menengah. TAPI, mungkin kendala terbesar dari kelas menengah Indonesia saat ini adalah keenganan untuk keluar dari kotak rutinitas-nya sendiri.

Kelas menengah harus keluar terlebih dahulu dari kotak “kenikmatannya”. Dengan keluar dari kotaknya, sebenarnya kelas menengah sedang melakukan “investasi politik”, yang return-nya akan dinikmati di masa datang. Sedangkan kalau bertahan di kotak, hanyalah “konsumsi politik” yang akan hilang menjadi debu (gelembung politik melahirkan gelembung ekonomi).

Masalah terbesar adalah penciptaan “euforia” lintas komunitas orang baik di kelas menengah. Untuk itu, mewujudkan Internet-isasi sebagai protokol silaturahmi atas isu bersama antar komunitas menjadi agenda strategis perjuangan gerakan kemasyarakatan ke depan. Terlebih, akses internet terus turun harganya, belum lagi upaya-upaya gerakan komunitas internet untuk mengikis kesenjangan digital (digital divide) itu sendiri melalui RT-RWNet dan VoIP rakyat.

Kita butuh sikap optimisme, agar terjadi investasi politik menuju perubahan sistematis yang rasional di masa datang. Dan itu butuh sikap saling berbagi dari kelas menengah, tanpa terlalu dipusingkan oleh kapasitas dan latar belakang kelompok. Karenanya, adalah penting untuk menyatakan “stop salahkan orang lain, karena hanya diri kita sendiri yang akan merubah nasib suatu kaum”.

Kalau dari sisi ini kita melihat, benarkah kita tak bisa memulai perubahan hanya karena sistem politik selalu melahirkan pemimpin kampanye (bukan negarawan). Hal itu terlihat dari preferensi penyebaran hasil suara pesta demokrasi dengan tren golput terus menaik (dari pemilu, pilpres sampai pilkada). Memang benar, program politik masih didominasi strategi konsumsi politik.

Janganlah lalu kita menjebakkan diri di budaya politik “tidak peduli”. Jika dipelihara, maka hasilnya apatisme. Dan itu hanya akan menghilangkan potensi diri kita sendiri. Hasilnya justru menguntungkan status quo (4L: Lu Lagi Lu Lagi). Setuju, tidak memilih dari “tiadanya pilihan” adalah sebuah prinsip. Tapi, sikap bertanggungjawab akan ditentukan oleh aksi (gerakan) untuk mendorong terciptanya pilihan itu sendiri.

Teori gerakan menyatakan harus terjadi efek bola salju. Kelas menengah sebagai poros perubahan dilanda keterbatasan ruang dan waktu. Maka, irisannya adalah “silaturahmi interaktif dengan medium internet”

Faiz, seorang bocah berusia 8 tahun saat pemilu 2004, dalam puisinya “Seandainya Boleh Memilih, Saya akan Pilih Orang Berwawasan Yang Takut Tuhan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik”. Tahun 2014, generasi Faiz akan menjalankan hak pilihnya, di saat secara alamiah alih generasi menemui suratannya. Siapkah kita melakukan investasi politik untuk mengawal masa transisi yang kuat, untuk alih generasi yang produktif?. Atau kita tetap asyik di kotak kita masing-masing, semoga saja tidak. Merdeka!!!